Batik Milik Indonesia !!!

Badan PBB bidang pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan mengakui batik sebagai Warisan Budaya Dunia Tak Benda asal Indonesia.
Presiden SBY menetapkan tanggal 2 Oktober sebagai Hari Batik.

Ketika PBB secara resmi mengakui batik milik Indonesia, bukan berarti masyarakat Indonesia bangga dan terlena begitu saja. Pengakuan yang sangat signifikan itu lahir dengan berbagai bukti dari kerja keras para pengrajin batik.

Apabila seni batik di tanah air pudar akibat masyarakat tidak ikut serta mengindahkan keluhurannya, tidak melestarikannya – maka muncul pertanyaan: akankah pengakuan itu berganti? atau berpindah tangan kepada negara lain yang lebih serius dan bersemangat memperhatikan dan melestarikan batik.

Melestarikan batik “Jangan sampai kita berteriak lantang memaki-maki negara manapun yang mengklaim batik tapi tidak ikut melestarikannya atau bahkan merasa gengsi untuk memakai batik.”

Mari melakukan sesuatu alias turun tangan bertindak bukan berkomentar. Bertindak dan bertindak, bukan bertindak lewat bibir alias lebih suka mengomentari pekerjaan atau hasil karya orang lain.

'Prestasi' Baru Indonesia

Negara dengan Tindak Suap Terbanyak di Dunia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Praktik suap di Indonesia sepertinya sudah semakin memprihatinkan. Dalam Bribe Payer Index (BPI) atau indeks pembayaran suap pada 2011 yang dilakukan Transparency International, Indonesia menempati empat negara yang melakukan tindak suap terbanyak di dunia.

"Indonesia pada 2011 memiliki BPI sebesar 7,1 (dari rata-rata 7,8). Indeks ini menempatkan Indonesia pada peringkat 25 dari 28 negara," kata Frenky Simanjuntak, Kepala Departement Economic Government Transparency International Indonesia (TII) dalam jumpa pers di kantor TII, Kamis (3/11).

Frenky menjelaskan indeks dengan nilai kecil menunjukkan negara tersebut selalu melakukan suap dan sebaliknya nilai tinggi menunjukkan negara dengan tidak pernah melakukan suap. Pada BPI 2011 ini, Indonesia memiliki indeks sebesar 7,1. Posisi ini masih lebih baik dari Meksiko dengan nilai 7,0, lalu Cina dengan 6,5 dan Rusia menempati posisi paling bawah dengan indeks 6,1.

Survei ini dilakukan terhadap 3.016 responden yang berasal dari kelompok bisnis yang tersebar di 30 negara di seluruh dunia. Responden akan ditanyakan bagaimana frekuensi atau kecenderungan dalam melakukan praktik suap di 28 negara yang dilakukan survei.

Hasil survei tersebut, lanjutnya, mengindikasikan praktik suap di Indonesia relatif berpotensi biaya yang tinggi akibat seringnya pengusaha melakukan suap. Hal ini diperparah dengan lemahnya UU tindak pidana korupsi di Indonesia.